Sunday, January 22, 2006

WAJAH SINETRON REMAJA INDONESIA

Oleh Teguh Adminto*

Salah satu bagian seni yang memiliki pangsa penikmat terbanyak adalah sinetron. Karena itu merupakan suatu kewajiban kepada para insan seni persinetronan untuk selalu berkreatif membuat seni yang menjadi konsumsi publik. Baik dalam posisi sebagai sutradara artis dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, meskipun cukup banyak sinetron Indonesia ditanyangkan di media kaca, gregetnya masih saja kalah dari sinetron-sinetron luar.
Keprihatinan muncul ketika di sekeliling kita ternyata banyak fenomena yang kontras sekali dengan apa yang selalu kita lihat dalam layar kaca kita. Ironis, memang antara kehidupan maya yang ada dalam sinetron kita dengan relaita kehidupan yang ada di depan mata kita.
Jadi ingat dengan sinetron ACI (Aku Cinta Indonesia) yang ditayangkan ketika penulis masih berada dibangku Sekolah Dasar. Sungguh suguhan yang membawakan keluguan anak bangsa yang sedang giat belajar dan berkembang dengan usianya yang masih belia untuk mengisi kemerdekaan bangsa. Nilai moral yang di sisipkan sungguh mengena dengan psykologi anak bangsa yang sedang merajut asa menggapai masa depannya. Tentunya dalam ingatan kita masih segar dengan kisah keluarga cemara yang menjadi tontonan menarik dan gaya lugu sebuah keluarga yang tiba-tiba menjadi miskin. Tentunya kita sepakat jika dalam seguhan-suguhan yang muncul di layar kaca kita adalah suguhan yang mengedepankan sisi moral dan etika bangsa yang baik.

Sinetron Bermartabat
Hampir seluruh sinetron yang ditayangkan di layar kaca kita bertemakan hangar bingarnya kehidupan remaja, perselingkuhan, broken home, kekerasan, dan yang terbaru adalah mistik. Dan yang lebih aneh lagi tokoh yang ada di dalam sinetron-sinetron remaja itu bukanlah seorang remaja, lebih terkesan tokoh dewasa yang dibuat kekanak-kanakan dan para pemainnya adalah anak-anak yang dipaksa untuk dewasa.
Tema sinetron remaja kita saat ini tidak jauh dari soal remaja cewek yang berebut cowok-cowok yang menjadi idola atau sebaliknya, persaingan untuk menjadi orang beken di sekolah, pamer kekayaan orang tua ke sekolah, seragam sekolah yang superketat dan mini, takhayul, kehidupan yang glamour, cerita yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata, dan peran orang tuanya berebut harta warisan.
Mungkin cerita-cerita itu memang ada dalam kenyataan, hanya saja presentasinya sangat sedikit. Kenapa mereka para pemilik Production House, sutradara dan penulis sekenario tidak berusaha menggali hal-hal positif di dunia remaja dan menampilkannya dalam sinetron yang dikemas dengan cerita yang menarik tapi sisi edukasinya tetap ditonjolkan. Sangat jarang cerita yang ditampilkan mengenai kesetiakawanan yang tulus, hormat kepada guru, tawa-canda ceria khas anak SD/SMP/SMU, semangat untuk merancang masa depannya, serunya kegiatan ekskul, serunya persaingan ranking kelas, serunya class meeting, atau menyentuhnya kisah perjuangan anak dari desa yang ingin tetap sekolah di kota.
Ada semacam kekhawatiran yang dengan dampak yang muncul akibat terlalu seringnya remaja kita yang mengkonsumsi tema-tema yang tidak mendidik dan akan mengakibatkan adik-adik kita yang masih sekolah menganggap cerita dan tokoh-tokoh di sinetron adalah sesuatu yang baik untuk ditiru, menganggap wajar dan memang seperti itulah dunia sekolah kita. Hal ini di pengaruhi ketokohan para pemain sinetron yang dianggap sebagai kiblat dari kehidupan remaja.
Tapi ada satu posisi tawar yang kuat dari para penonton untuk para Production house bikin sinetron, sinetron dibeli sama stasiun TV, operasional stasiun TV dibiayai oleh iklan, produk iklan dibeli oleh konsumen yang hampir seluruhnya adalah juga penonton TV. Jadi penonton TV yang bisa disamadengankan konsumen produk, menurut hemat penulis bisa menuntut TV untuk memberikan tontonan yang edukatif
Berbeda dengan tampilan Bajai Bajuri yang hampir setiap sore ditayangkan di Transtv selalu mendapatkan tempat tersendiri di hati para pemirsanya. Hal ini di karenakan tema yang diangkat dalam sinetron yang dibintangi Mat Solar dan Rieke Diyah Pitaloka ini sangat sederhana dan mengena dalam realita kehidupan dimasyarakat. Atau sinetron yang dikembangkan dari layar lebar kiamat sudah dekat yang disutradarai oleh Dedi Miswar, sangatlah dekat dengan kebiasaan hidup masyarakat betawi, sehingga alur ceritanya mudah diikuti, sinetron lain yang cukup mengena adalah Si Doel Anak Betawi yang merupakan adopsi dari kehidupan nyata masyarakat Betawi.
Seharusnya para pesinetron Indonesia melakukan suatu revolusi baik secara ideologi maupun tematik. Kedepan sinetron kita memang harus disikapi secara cerdas, artinya bagaimana caranya mengompromikan idealisme dan selera pasar. Mengawinkan yang bermartabat dan memiliki nilai jual di pasaran.
Jika kita amati lebih jauh, bahwa sinetron Indonesia tak lagi berwajah Indonesia. Selain itu, meminjam istilah Dr B Herry Priyono, sinetron Indonesia mengidap klise massal. Yakni hidup dalam kultur selebriti, mengkultuskan gaya hidup, serta penggerusan kapasitas berpikir.
Yang lebih mengkhawatirkan bahwa model sinetron seperti yang ada sekaranglah yang digilai masyarakat. Itu terjadi karena kita hidup dalam gejala "Mc-World", yakni atmosfer kehidupan yang diwarnai pola penyeragaman. Kedua, lantaran ketiadaan ideologi "kembali ke bumi". Dan ketiga, kita tidak mampu membedakan realitas sosial, realitas virtual, dan realitas iklan.

Masih terpuruk
Siapa yang tidak mengenal Meteor Garden dengan F4-nya. Dengan cerita klise yang dikemas sedemikan apik, ternyata mampu membuat penonton di Indonesia seperti terhipnotis. Tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun begitu menikmatinya. Konon dengan jam tayang yang terlalu larut, tetap saja tidak masalah bagi para penonton. Artinya, bagaimana pun caranya mereka tetap bertahan menuggu sampai malam.
Anehnya, film percintaan remaja begitu, tidak hanya habis pada masa jam tayangnya saja, melainkan terealisasi ke dunia nyata. Akhirnya bermunculanlah wajah-wajah cute dari F4, baik di peralatan sekolah sampai pakaian. Mode rambut rambut pun ikut-ikutan terkontaminasi. Style remaja sama sekali bisa diubah. Yakni dengan gaya F4 yang cuek, celana gomrang, plus kalau berjalan suka memasukan kedua belah tangan ke dalam kantong celana.
Padahal dibandingkan sinetron Indonesia, tema yang dimunculkan Meteor Garden tidaklah terlalu hebat. Hanya persoalan kisah cinta sepasang remaja yang berbeda status kehidupannya. Statusnya kaya dan yang miskin. Sementara lokasi syuting dan efek-efek pendukung pembuatan sinetron Meteor Garden kelihatan tidak amat spesifik. Hanya berkisar di rumah, kampus, taman atau sesekali di lapangan terbang. Lalu mengapa kekuatannya mampu menghipnotis sekian juta penonton, sekaligus mempengaruhi penampilan mereka?
Sebenarnya apa yang ditampilkan telenovela atau sinetron Mandarin, pada dasarnya memang merupakan pengadopsian dari ke hidupan masyarakatnya sehari-hari. Kehidupan mereka kebanyakan sudah mapan. Cenderung berbau jet zet. Maka ketika kisah kehidupan kaum menengah ke atas itu dikemas dalam bentuk sinetron, maka yang mencuat pada diri artisnya tidaklah mengada-ada. Artinya, mereka dapat mencalonkan peran masing-masing tanpa canggung. Dan cara pandang mereka tentang hidup dan penghidupan, sama seperti yang tertuang dalam sinetron-sinetron (telenovela) tersebut.
Lain dengan sinetron Indonesia. Tema-tema yang borjuis serta dibumbui kekayaan berlimpah-ruah, kelihatan cukup hambar. Karena artis yang memerankannya cenderung memaksakan diri. Lagi pula apa yang dikemas dalam sinetron tersebut, amat berlainan dengan yang terjadi di dunia nyata.
Kehidupan selebritis di dunia sinetron yang "wah", ternyata hanya segelintir kecil ada di dunia nyata. Maksudnya sinetron-sinetron yang kebanyakan menceritakan kehidupan orang-orang the have tersebut, tidaklah menyenangkan hati penonton. Sebab secara realita masyarakat Indonesia masih miskin, dan tidak berselera menonton sinetron yang cenderung mengada-ada itu. Belum lagi tema-tema berbau kriminal, sangat tidak disenangi para penonton. Dengan menculnya tokoh-tokoh jahat, penebar permusuhan, siasat licik, telah membuat sedemikian banyak pemirsanya sedikit kesal. Karena mereka tahu, watak manusia Indonesia kebanyakan tidaklah demikan. Masyarakat kita terkenal santun, saling menghormati, sekaligus suka menolong. Lalu mengapa sikap-sikap beringas tersebut terus dipompakan kepada masyarakat melalui sinetron.
Kesimpulannya apa yang dituangkan dalam sinetron Indonesia haruslah sederhana, ringan dan mudah dicerna. Sebab masyarakat kita sekarang ini sudah bosan dengan konflik, perdebatan, bahkan dengan berbagai persoalan hidup yang rumit. Jadi tidak ada salahnya memberikan mereka cerita segar, riang, sederhana yang tidak membuat emosi mereka semakin teraduk-aduk di tengah kehidupan bernegara yang kacau.
Ada suatu harapan dalam benak saya agar masyarakat bisa menyadari bahwa kebanyakan tontonan terutama sinetron berisi murni hiburan (bagi sebagian orang) yang isinya jarang sekali bersifat edukatif malah cenderung destruktif terhadap pendidikan moral. Jika banyak orang yang peduli tentang itu, kita bisa berharap bahwa nantinya kita bisa menuntut, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai konsumen produk yang membiayai operasional stasiun TV. Dan satu hal yang cukup penting, "bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk memberikan tontonan menghibur tapi sekaligus mendidik".

* Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga asisten BKBH-UMM. E-mail: titto_arema@yahoo.com.

PENYELESAIAN DENGAN MEDIASI LEBIH EFESIEN

oleh : Teguh Adminto *
Discription
Dilihat dari alasan pembuatan Perma ini yang terlihat dalam hal konsideran menimbang Perma tersebut memasukan mediasi kedalam suatu proses beracara dipengadilan yang menjadi alternative dalam penyelesaian sengketa guna untuk mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan. Kemudian diharapkan dengan adanya alternative mediasi tersebut akan memunculkan dampak yang baik dari penyelesaian sengketa tersebut. Dengan jargon proses penyelesaian cepat dan murah serta lebih memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memdapatkan keadilan yang dicarinya dari kedua belah pihak yang bersengketa.
Dengan sistem baru diharapkan penyelesaian sengketa yang menggunakan sistim memutuskan perkara (Ajudukatif) untuk lebih diefektifkan menjadi penyelesaian sengketa yang tidak menimbulkan banyak implikasi terhadap para pihak yang bersengketa.
Mengingat Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan lembaga damai belum lengkap dan masih perlu untuk disempurnakan.
Dengan menggunakan sarana mediasi dalam penyelesaian sengketa diharapkan terjadinya sebuah penyelesaian dengan mempertimbangkan implikasi yang akan muncul dari penyelesaian sengketa. Dengan maksud penyelesaian dengan cara mediasi akan muncul sebuah solusi dan penyelesaian sengketa dengan damai dan memuaskan semua pihak dalam Pengadilan Tingkat Pertama.
Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung yang diharapkan bisa mengisi kekosongan peraturan mengenai hal tersebut demi tercapainya kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian dan mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam hal perdata.
Untuk menyelesaikan perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama wajib didahulukan dengan upaya damai dengan menggunakan mediator[1], jika dalam upaya mediasi sudah tidak menemukan titik temu antara kedua belah pihak yang beperkara, maka proses peradilan bisa dilanjutkan.
Tahap pra mediasi kedua belah pihak beperkara harus hadir dalam sidang yang kemudian hakim menawarkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan mediasi dan hakim menunda sidang dan ketika itu juga hakim memberikan mengenai mediasi kepada para pihak sehingga jelas dan paham mengenai mekanisme mediasi, biaya, prosedurnya dan lain-lain. Dan hal para pihak memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan dari para pihak dalam hal pengambilan keputusan.
Dalam waktu satu kali hari kerja setelah sidang yang pertama, para pihak atau kuasa hukumnya wajib berunding untuk menentukan mediator yang akan digunakan, baik yang terdaftar di pengadilan maupun yang diluar pengadilan. Jika hal itu belum terpenuhi sementara jatuh tempo satu hari pertama para pihak belum mendapatkan mediator yang dipilih dan dispakati, maka majelis hakim pemeriksa perkara berhak untuk menunjuk salah satu mediator yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri untuk menjadi mediator mereka. Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut dilarang bertindak menjadi mediator perkara persebut.
Adapun waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan mediator dari daftar yang ada pada pengadilan, maka mereka wajib menyelesaikan perkara tersebut dalam waktu tiga puluh hari kerja setelah sidang pertama. Jika terjadi kesepakatan mereka bisa meminta penetapan dengan suatu akta perdamainan dan jika tidak dikehendaki adanya akta perdamaian pihak penggugat wajib mencabut gugatannya.
Mediator yang dimaksud adalah dari kalangan hakim dan kalangan non hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator[2]. Dan dalam setiap Pengadilan Tingkat Pertama biasanya memiliki paling sedikit dua orang mediator yang data dan daftar riwayat hidupnya dimiliki oleh pengadilan setempat.
Semua mediator wajib mentaati prosedur yang ada dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.
Dalam rangka memepermudah jalannya mediasi para pihak, maka para pihak wajib menyerahkan berkas dan dokumen yang berhubungan dengan perkara kepada mediator untuk mempelajari lebih jauh perkara yang sedang dihadapi. Karena ketika mediator sudah mengetahui duduk perkaranya maka akan lebih mudah dalam mengarahkan penyelesaian perkara tersebut.
Dalam proses perjalanan mediasi tersebut mediator menentukan jadwal pertemuan para pihak untuk memulai perundingan dan dalam proses tersebut para pihak dapat didampingi oleh penasihat hukum, namun tetap penasihat hukum dalam mengambil keputusan harus mendapatkan persetujuan dari para pihak.
Untuk mempermudah penyelesaian perkara tersebut para pihak diharapkan untuk menelusuri kasus yang mereka hadapi dan berusaha mencari penyelesaian yang lain dalam rangka mencari penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak atau pihak lain. Dan mediator hanya diberi kesempatan menyelesaikan perkara dalam tempo dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan mediator. Namun tidak menutup kemungkinan perkara tersebut tidak menemui titik temu yang diharapkan.
Untuk mempermudah penyelesaian perkara mediator dengan persetujuan para pihak atau penasihat hukumnya untuk mendatangkan ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelaskan atau pertimbangkan yang kemungkinan akan membantu dalam penyelesaian perkara tersebut.
Mengenai pembiayaan terhadap para ahli yang didatangkan, maka itu akan dibebankan kepada para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama.
Selanjutnya jika dalam proses mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan antar para pihak mediator membantu merumuskan secara tertulis kesepakatan yang sudah dicapi yang kemudian ditandatangani oleh para pihak. Dalam kesepakatan tersebut wajib dicantumkan klausul mengenai pencabutan perkara dari pengadilan dan perkara di anggap selesai. Isi kesepakatan tersebut harus diperiksa ulang untuk mengantisipasi adanya klausul yang bertentangan dengan kaidah hukum, untuk kemudian para pihak menghadap kembali ke majelis hakim untuk menyampaikan telah terjadinya sebuah kesepakatan yang kemudian hasil kesepakatan tersebut dikukuhkan oleh hakim menjadi akta perdamaian.
Jika proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang final antara para pihak, maka mediator harus melaporkan kepada majelis hakim yang kemudian hakim melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Segala yang bersangkutan dengan proses mediasi tidak berlaku dihadapkan sidang, serta dokumen-dokumen hasil dari mediasi yang tidak menghasilkan sebuah kesepakatan wajib untuk dimusnahkan. Kemudian dalam proses persidangan mediator tidak bisa didatangkan menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut.
Proses mediasi adalah bersifat tertutup bagi publik, kecuali para pihak menghendakinya untuk proses tersebut terbuka untuk umum. Namun untuk masalah yang berkaitan dengan masalah publik proses mediasi bersifat terbuka untuk umum.
Untuk tempat diselenggarakannya proses mediasi bisa digunakan ruang pengadilan pada pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak yang beperkara. Untuk penggunaan ruang dan fasilitas pengadilan tidak dipungut biaya sedangkan untuk penyelenggaraan ditempat lain maka biaya dan lain-lain akan ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
Penggunaan hakim sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tidak akan dikenakan biaya, namun jika para pihak menggunakan mediator yang bukan hakim maka biaya akan ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama, kecuali para pihak tidak mampu.
Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini akan menghapuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan peradilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai.
Perma yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 11 September 2003 di Jakarta.

Peluang ke Depan
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa sebelum masuk pada proses hokum di pengadilan para pihak yang bersengketa akan ditawari proses mediasi sebelum mereka melanjutkan proses peradilan. Ide mediasi ini muncul untuk mengantisipasi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung yang jumlahnya ribuan. Dari sekitar 16.000 perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang masuk, yang dapat diselesaikan oleh MA hanya 8.500-an perkara.
Yang perlu kita kemukakan kenapa yang bisa ditangani hanya terbatas pada perkara perdata saja? Kenapa tidak pada perkara-perkara yang lain yang memungkinkan untuk diselesaikan dengan cara mediasi. Bukankah dengan sistem mediasi yang kita terapkan akan lebih efisien dan cepat dalam penyelesaian perkara.
Tidak menutup kemungkinan dalam proses mediasi akan melibatkan penasihat hukum dari para pihak yang bersengketa dan menanggapi permasalahan itu maka dinilai perlu ada surat kuasa khusus untuk pengacara yang akan mengadakan perdamaian dengan pihak lawan. Pasalnya, setiap langkah yang diambil pengacara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kliennya.
Hal ini lebih jelas kita lihat dalam pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi) diatur bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses mediasi oleh pengacara yang menjadi kuasa hukum para pihak, harus mendapat persetujuan pemberi kuasa.
Setelah Perma Nomor 2 tahun 2003 berlaku sejak 11 September 2003, rencananya akan ada empat Pengadilan Negeri yang akan menjadi proyek percontohan bagi proses mediasi. Keempat Pengadilan Negeri tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis, dan Pengadilan Negeri Padang.
Dengan demikian akan menjadikan pertimbangan (semoga) bagi Mahkamah Agung untuk menambahkan pemberlakuan perma tersebut kepada Pengadilan-pengadilan tingkat pertama di seluruh kota-kota besar menjadi proyek percontohan agar dengan berlakunya perma ini akan efektif dimasyarakat.
Dan bukan hanya di pengadilan saja, namun di lembaga-lembaga advokasi untuk disosialisasi mengenai perma ini, agar seorang advokat juga bisa berperan menjadi mediator dalam penyelesaian perkara.
Dalam sebuah proses mediasi, peran mediator hanya fasilitator saja, karena pada dasarnya pihak-pihak yang berperkaralah yang akan berunding untuk menemukan cara-cara penyelesaian perkara yang merupakan win-win solution. Dan peran mediator tidak boleh lebih dari itu, ketika mediator sudah berpihak kepada salah satu pihak maka rusak citra mediator di mata publik.
Sejak Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan pada 11 September 2003, semua perkara perdata di pengadilan negeri diwajibkan untuk menjalani proses mediasi sebelum disidangkan. Diharapkan, dengan melalui proses mediasi terlebih dahulu, pihak yang bersengketa dapat mengupayakan jalan damai terlebih dahulu. Kalau mediasi berhasil, otomatis perkara yang masuk ke pengadilan jumlahnya akan berkurang.
Untuk para mediator seharusnya bukan cuma sekedar netral, tapi harus aktif dalam upaya menyeleasikan perkara yang dihadapi. Dan saya pikir dalam penyelesaian perkara dan kita berada pada pihak mediator prinsip dasar yang harus dipakai dalam mediasi adalah semua pihak yang terlibat harus ikhlas mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Itu berlaku baik pada kuasa hukum bukan hanya pada hakim mediator
Kita berharap bahwa sistem mediasi yang ada bisa lebih efektif, produktif, dan tidak menimbulkan gesekan baru, yaitu sistem mediasi tertutup. Dalam sistem tertutup ini, apa yang diinginkan oleh para pihak tidak dibuka pada awal mediasi.
Sedangkan untuk para mediator-mediator yang menangani berbagai perkara tentunya terdiri dari berbagai multi disiplin sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan sebagian besar dari mereka adalah berprofesi sebagai pengacara, namun ada pula yang berlatar belakang perbankan, asuransi, teknik sipil, manajemen, keuangan.
Adapun untuk wadah para mediator maka dibentuklah sebuah wadah yang sering disebut dengan Pusat Mediasi Nasional (PNM) yangberpusat di Jakarta dan lembaga ini menyedikan mediator dari berbagai disiplin ilmu agar klien dapat memilih mediator yang memahami bidang yang menjadi sengketa.
Untuk kalangan non hakim yang akan menjadi mediator maka harus memiliki Sertifikat mediator, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Perma, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Artinya, selain dapat melakukan mediasi diluar pengadilan, mediator lulusan PMN juga akan masuk dalam daftar mediator di Pengadilan.
Sebagai lembaga yang terbilang masih baru, maka lembaga mediasi harus disosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat baik masyarakat atas maopun masyarakat bawah. Dari sini diharapkan masyarkat akan lebih paham dan mengerti tentang keberadaan lembaga mediasi ini, dan diharapkan masyarakat akan menggunakan lembaga ini dalam setiap menyelesaikan perkara perdata.





DAFTAR PUSTAKA

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________, Empat Pengadilan Negeri Jadi Percontohan Proses Mediasi di Pengadilan, http://www.kompas.com/. Senin, 29 September 2003.
____________, Dewan Pers Bisa Jadi Mediator Perkara Pers, http://www.kompas.com/ Kamis, 23 September 2004
___________, Pengacara Perlu Diberi Kuasa Khusus Untuk Membuat Perdamaian Dalam Mediasi. http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=10657&cl=Fokus. [02-10-2003].
___________, Mediasi untuk Kurangi Tumpukan Perkara, http://www.hukumonline.com/ Berita, Jumat, 05 September 2003.
____________, Mediasi (Bukan) Basa-Basi http://www.hukumonline.com/. [06-07-2004]

____________, Pusat Mediasi Nasional Telah Memperoleh Akreditasi MA, http://www.hukumonline.com/. [15-07-2004]

____________, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[1] Kita bisa melihat pada pasal 2 Perma yang menyebutkan semua kasus perdata wajib di terlebih dahulu siselesaikan dengan cara mediasi. Mengenai kode etik mengenai mediator, saya belum bisa menemukanya.
[2] Terus siapa yang mengeluarkan sertifikat untuk kalangan non hakim, perlu ngga untuk sekolah lagi menjadi mediator, jangan-jangan seperti advokat yang harus sekolah lagi dan memiliki kartu beracara yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.
[3] Lihat pada Mediasi (bukan) basa-basi, http://www.hukumonline.com/detail.asp?. [06-07-2004]
* Teguh Adminto adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMM yang menjadi asisten Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH-UMM)

Friday, January 20, 2006

ulang tahun ni ye....


aduh, ulang tahun kadang emang seneng tapi kadang juga bikin bete, ini juga yang dialami oleh temenku yang sedang ultah. udah di guyur air tambah telor ma tepung lgi. kaya perkedel aja.....tapi temen2 seneng aja, abis itu kejar kejaran...ayo melarikan diri he.....he......